Sidang Paripurna DPRD Musi Rawas: Pidato Presiden Prabowo, Janji Keadilan Sosial untuk Rakyat

MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Sidang Paripurna Istimewa pada Jumat (15/8/2025) dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Acara ini dihadiri Bupati, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, pejabat OPD, camat, hingga tokoh masyarakat. Di balik suasana khidmat di ruang sidang, tersimpan harapan besar rakyat Musi Rawas, terutama mereka yang masih mencari keadilan di tengah pembangunan yang belum merata.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan, energi, teknologi, dan industri. Ia juga mengingatkan soal ancaman korupsi, penjarahan tambang, dan manipulasi pangan yang disebut sebagai budaya “serakah-nomik.”

Pesan Presiden ini seolah menjadi alarm, terutama bagi daerah yang kaya sumber daya seperti Musi Rawas, di mana potensi ekonomi sering tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu program unggulan yang disampaikan Presiden adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta anak sekolah dan ibu hamil. Program ini dianggap sebagai wujud keadilan sosial, terutama bagi keluarga di pedesaan yang masih kesulitan mencukupi kebutuhan gizi anak-anak.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan keberhasilan surplus beras 4 juta ton, penurunan kemiskinan ekstrem, hingga penertiban 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal.

Namun pertanyaan yang muncul, apakah capaian dan janji besar ini bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil di Musi Rawas?

Di tengah euforia pidato kenegaraan, masyarakat di pinggiran Musi Rawas masih menghadapi masalah klasik: jalan rusak, akses kesehatan terbatas, harga karet dan sawit yang tidak menentu, hingga sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda.

“Pembangunan jangan hanya di kota, kami di desa juga ingin merasakan keadilan,” keluh seorang warga yang hadir di sekitar gedung DPRD.

Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, namun tanpa pemerataan pembangunan dan perlindungan bagi rakyat kecil, kemerdekaan itu masih terasa setengah hati.

Sidang Paripurna DPRD Musi Rawas kali ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menagih janji Presiden: bahwa keadilan sosial bukan sekadar slogan, melainkan harus hadir nyata di sawah, kebun, sekolah, dan rumah warga di pelosok Musi Rawas.

Karena pada akhirnya, kemerdekaan sejati adalah ketika setiap rakyat—baik di kota maupun desa—bisa merasakan hidup yang layak, adil, dan bermartabat.

Red.