DPRD Muratara Dorong Pemerintah Fokuskan Anggaran ke Sektor Strategis Daerah

Muratara – Dalam lanjutan rapat paripurna pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) secara kelembagaan mendesak agar Pemerintah Daerah memusatkan kebijakan fiskal pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Ketua DPRD Devi Arianto menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran tidak lagi dapat disusun berdasarkan pendekatan rutinitas, melainkan harus dirancang secara terarah dan berbasis prioritas. “Kita memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, dan layanan dasar. Sayangnya, alokasi anggaran selama ini masih belum memadai untuk mendorong sektor-sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan,” ujarnya.

DPRD Muratara dalam forum resmi ini menyoroti bahwa pemusatan anggaran pada sektor strategis harus didukung oleh data yang komprehensif serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan begitu, belanja daerah akan mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Anggota DPRD lainnya menyampaikan bahwa tanpa arah strategis yang jelas, perubahan anggaran hanya akan menjadi kosmetik fiskal yang tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, lembaga legislatif mendorong reformulasi kebijakan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, produktivitas, dan relevansi dengan RPJMD daerah.

Dalam dialog yang berlangsung antara DPRD dan TAPD, terlihat bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci sukses pelaksanaan anggaran berbasis hasil. DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat kontrolnya melalui instrumen formal seperti rapat komisi, hearing, serta kunjungan kerja lapangan untuk mengevaluasi output dari program strategis yang dianggarkan.

“DPRD akan mengawal seluruh proses ini. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya sekadar memenuhi indikator serapan anggaran,” tegas anggota Banggar DPRD.

Forum paripurna ini ditutup dengan catatan resmi dari legislatif kepada pihak eksekutif, agar perubahan kebijakan fiskal ke depan benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan transformasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Red.